Dinamika penerapan Pancasila semasa kepemimpinan Presiden Sukarno mencakup perbedaan pendapat sesama pemimpin bangsa serta agresi militer yang dilakukan Belanda. Selain itu, di masa awal kemerdekan juga banyak terjadi pemberontakan terhadap pemerintah pusat.
1. Dwi Tunggal Sukarno
Sukarno dan Hatta adalah tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mereka dikenal sebagai "Dwi Tunggal" karena saling melengkapi dan berperan dalam menyusun Pancasila dan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Meskipun dianggap sebagai pasangan pemimpin yang serasi, mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang sistem pemerintahan. Puncaknya adalah perbedaan pandangan tentang penerapan demokrasi berbasis Pancasila. Hatta mendukung sistem multipartai, sementara Sukarno menginginkan satu partai tunggal.
Setelah pemilu 1955, situasi politik semakin tidak stabil, dan Hatta akhirnya memilih untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada tanggal 1 Desember 1956. Ini mengakhiri era "Dwi Tunggal," dan Sukarno menjadi Presiden dengan tanggung jawab penuh atas penerapan Pancasila di Indonesia. Meskipun begitu, hubungan pribadi antara keduanya tetap baik.
2. Agresi Militer Belanda
Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak langsung membuat Indonesia lepas dari tekanan dari pihak luar. Khususnya dari tekanan Belanda yang pada saat itu masih tidak mengakui kemerdekaan Indonesia.
Belanda menganggap Indonesia secara de jure atau aturan hukum internasional pada saat itu masih merupakan wilayah jajahan Belanda, sebab Jepang sudah kalah dalam Perang Dunia II
Rakyat Indonesia pada saat itu melakukan perlawanan secara fisik guna mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Terjadi pertempuran sengit 10 November di Surabaya, Bandung Lautan Api, Puputan Margarana di Bali, hingga Pertempuran Ambarawa.
Para pemimpin terus melakukan perjuangan diplomasi mencari dukungan internasional agar mengakui kemerdekaan Indonesia, seperti melalui Perjanjian Renville. Tetapi pada 19 Desember 1948, Belanda malah melakukan agresi militer kedua.
3. Pemberontakan-Pemberontakan
Perjalanan untuk mewujudkan bangsa yang adil makmur tersebut penuh dengan tantangan.
Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun tahun 1948
Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di beberapa daerah, seperti Jawa Barat, Jawa tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh.
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Pemberontakan Semesta (Permesta) di Sumatera dan Sulawesi
Pemerintahan Sukarno sukses mengatasi separatisme yang dapat membuat Indonesia terpecah belah. Pancasila sebagai dasar negara dapat tetap berdiri tegak sebagaimana saat negara Indonesia dibangun pada tahun 1945.
4. Demokrasi Terpimpin
Tantangan yang lebih berat adalah mengisi kemerdekaan dengan menerapkan berbagai kebijakan sesuai dengan nilainilai Pancasila.
Setelah pemilu, kondisi politik malah menjadi tidak stabil. Apalagi kemudian Hatta mundur sebagai Wakil Presiden. Sukarno lalu mengambil keputusan dengan memberlakukan Demokrasi Terpimpin yang ditandai dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
Isi Dekrit Presiden :
a. membubarkan Dewan Konstituante,
b. tidak berlakunya UUD Sementara (UUDS) 1950,
c. kembali ke UUD NRI Tahun 1945,
d. dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).